You are here:

Universitas Merdeka (UNMER) Pasuruan

Fakultas Hukum



Fakultas Hukum

Email Cetak PDF

Kompetensi Lulusan

-        Menguasai dan mampu mengembangkan Ilmu Hukum

-        Mampu menjadi penegak hukum yang handal

-        Mampu menjadi pelaksana hukum yang profesional

-        Mampu memberi jasa hukum dalam proses litigasi dan non litigasi

-        Mampu menjadi praktisi hukum yang kompetitif

-        Mampu menjadi pengelola organisasi non pemerintah

-        Mampu menciptakan lapangan kerja

 

Proses Pendidikan

Lama Pendidikan 8 semester. Bagi mahasiswa berprestasi (IP>3 tiap semester), dapat mempersingkat masa studinya menjadi 7 semester (3,5 tahun).

 

Fasilitas Pendidikan

-        Ruang kuliah yang memadai

-        Laboratorium hukum, laboratorium komputer.

-        Beasiswa antara lain : Dikti, Supersemar, Yayasan

-        Tenaga dosen berjumlah 57 orang yang 36 dosen tetap dengan kualifikasi : 5 Doktor, 9 sedang S-3, 19 Master, 1 Sedang S-2, 3 Guru Besar.

-        Kerjasama dengan Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, PERADI Pusat, dan Mahkamah Konstitusi RI.

 

Lapangan Kerja

-        Semua instansi pemerintah maupun swasta

-        Kantor bank pemerintah maupun swasta

-        Badan Hukum Milik Negara (BHMN)

-        Menjadi Advokat/Pengacara, Notaris, Hakim dan Jaksa

-        Konsultan Hukum

-        Anggota Badan Legislatif

-        Tenaga Edukatif (dosen) dan

-        Menjadi pegawai departemen-departemen

 

Jurnal Yurijaya

Email Cetak PDF

PENGATURAN PENDAYAGUNAAN AIR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI ERA OTONOMI DAERAH
(The regulation of applying water which good enveronment on autonomy dictrict periode)     

Oleh : Ronny Winarno, SH.MHum.
Dosen Fak. Hukum Unmer Pasuruan

Abstraksi :
Sumber daya air demikian penting bagi kehidupan manusia, dalam beberapa kepentingan dan kebutuhan manusia sebagaian besar dipenuhi dari unsur air. Akan tetapi dengan perkembangan globalisasi, air yang semula adalah res commune mulai menguat pergeserannya menjadi barang yang bernilai ekonomis dan bisa dikomersiilkan. Berbagai indikasi untuk mengkomersiilkan air dengan mendasarkan pada kepentingan rakyat dan kemakmuran.
Kata kunci : Air, kemakmuran dan otonomi daerah

Abstraction :
The source of water have an important for lifely of mans, any interesting and need of mans getting from water element. The develops of globalitation a water in the  first is “res commune” have change become commodities of economic and commercial. The reality any indication commercialing of water with applying of argument for society interesting and prosperously.
Key word : a water, prosperously and autonomy of district


A.  Pendahuluan
Wilayah Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam yang menjadi kekayaan alam Indonesia ini meliputi dalam bentuk modal alam (natural resources stock) seperti daerah aliran sungai (watershed), danau, kawasan lindung, pesisir dan lain-lain serta dalam bentuk faktor produksi (komoditas) seperti kayu, rotan, air, mineral, ikan, tambang dan lain sebagainya. Sumber daya alam ini dapat dikategorikan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dipulihkan (renewable) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ( non renewable).   
Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan, ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”
Kalimat tersebut mengandung makna  tanggung jawab negara untuk menjamin dan menyelenggarakan penyediaan air yang menjangkau setiap individu warga negara. Including harus mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004  tentang sumber daya air yang menyatakan sebagai berikut :
”Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.”  
Pada tingkat internasional, hak atas air yang setara juga diteguhkan oleh PBB dalam Pasal 12.1 Internastional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Ecosoc) pada bulan Nopember 2002.  
Salah satu sumber daya alam yang penting dalam kehidupan dan tetap menjadi perhatian publik, yaitu air. Air adalah sumber kehidupan, tanpa air semua makhluk di muka bumi ini akan binasa. Tidak heran apabila di daerah Bandung dan sekitarnya terdapat sekitar 2000 sumur bor untuk industri,  dan obyek b1snis.  Air sebagai milik publik (terjangkau, murah dan mudah) dijadikan barang ekonomi dan diperdagangkan. Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan hal ini merupakan asas yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia (lihat konsiderans menimbang Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004).
Dalam tataran filsafat, bahwa terhadap air, melekat nilai sosial, budaya, ekologis bahkan religius, sehingga air memiliki kemanfaatan yang tinggi bagi kehidupan. Akan tetapi dengan berlangsungnya pasar bebas, nilai air berkembang sebagai komoditas ekonomis. Sehingga pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan  dan menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini maupun generasi masa depan (lihat Pasal 3 huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup).
Selain itu aspek penghematan dan pelestarian sumber daya air harus ditanamkan pada segenap pengguna air agar dapat meminimalisir dampak yang terjadi akibat eksploitasi air yang terus menerus. Kegiatan industri domestik dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, antara lain menyebabkan penurunan kualitas air. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan, kerusakan dan bahaya bagi semua makhluk hidup yang bergantung pada sumber daya air. Oleh karena itu diperlukan pengaturan dan perlindungan sumber daya air secara saksama.
Permasalahan yang perlu diintrodusir adalah bagaimana menciptakan harmonisasi pengaturan pendayagunaan sumber daya air yang mampu mewujudkan dan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

B. Harmonisasi pengaturan pendayagunaan sumber daya air.
Harmonisasi pengaturan pendayagunaan sumber daya air sangat penting dan diperlukan terutama untuk mengatur penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004.
Menurut Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004, sumber daya air adalah meliputi tentang air, sumber air dan daya air, yang terkandung di dalamnya. Sehingga ditentukanlah hak guna air. Sedangkan air itu sendiri merupakan semua air yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat (Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004)
Hak guna air dalam dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004, merupakan turunan dari hak menguasai negara atas sumber daya air. Hak guna air, menurut Pasal 1 butir 13 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.  Hak guna air ini mencakup hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air. Dalam hal ini bagi keperluan sehari-hari dan pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi (pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004). Hak guna pakai air tidak memerlukan ijin dan apabila penggunaan air diluar batasan kebutuhan pokok minimum sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada, dituntut adanya perijinan (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004.
Sementara itu, hak guna usaha air, menurut Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004, adalah hak untuk memperoleh dan mengu-sahakan air. Dalam hak guna usah air memerlukan ijin.  Begitu penting manfaat air dan mempunyai nilai ekonomis, khususnya air tanah yang dapat dikomer-sialisasikan secara luas melalui pengusahaan air tanah.
Air tanah menurut Pasal 1 butir 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
Pengusahaan air tanah merupakan salah satu bentuk pendayagunaan air tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008) sebagai berikut :

”(1)        Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
(2)        Pendayagunaan  air tanah  dilaksanakan  berdasarkan  rencana penge-lolaan air tanah;
(3)        Pendayagunaan  air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku-kan melalui :
a. penatagunaan;
b. penyediaan;
c. penggunaan;
d. pengembangan; dan
e. pengusahaan.
(4)        Menteri, Gubernur atau  Bupati/Walikota  sesuai  dengan kewenangan-nya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutser-takan masyarakat.”

Pengusahaan air tanah mencakup aspek komersialisasi, yang banyak berhubungan dengan persoalan perijinan, amdal, pertanahan, HO, status badan usaha dan sebagainya mengingat pencapaian pengusahaan air tanah adalah keuntungan (provit) baik bagi pelaku usaha dan badan usahanya, masyarakat maupun pemerintah daerah.    
Pada era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah berhak untuk melakukan pengusahaan air tanah dengan mendasarkan pada landasan Pasal  9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut :

”(1)    Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan ijin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
(2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air diatas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;  
(2)    Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Selanjutnya lingkup pengusahaan air tanah menurut  Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, dinyatakan sebagai berikut :  
”Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
(a) bahan baku produksi;
(b) pemanfaatan potensi;
(c) media usaha; atau
(d) bahan pembantu  atau  proses  produksi.”  
Disinilah, peran pemerintah daerah makin penting dalam menentukan dan mengatur regulasi hak guna usaha air dengan memberikan ijin yang menjadi legalitas bagi perseorangan atau badan usaha yang akan menggunakan air tanah dengan memperoleh keuantungan komersial.
Pemerintah daerah harus mampu menempatkan kepentingan masyarakat atas penggunaan air tanah guna sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan pada sisi yang lain pemerintah daerah harus mampu dan selektif dalam mengijinkan wilayah mana saja yang boleh diakses dan diijinkan untuk dilakukan pangusahaan air tanah.
Keseimbangan dan keselarasan alam harus diperhatikan, sehingga pemberian ijin pengusahaan air tanah tersebut harus mengandung asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas, yang dilandasi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004, yang telah mencabut  Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan berdasarkan konsiderans menimbang huruf e Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004.  
Perlu diketahui pada saat masih berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, Undang Undang ini  digunakan sebagai dasar pengaturan air bawah tanah sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tanggal 2 Nopember 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air bawah Tanah. Yang kenyataannya sampai dengan sekarang, pasca Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004, masih digunakan dalam mengajukan ijin penggunaan air bawah tanah. Penerbitan ijin harus mendapat rekomendasi tehnis dari Dinas ESDM Propinsi. Hal ini adalah berbeda dengan rekomendasi tehnis dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, yaitu rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah.
Pentingnya harmonisasi, yang direfleksikan dengan penyelarasan atau penyerasian dalam rangka pendayagunaan air, harus dilakukan guna mendukung terciptanya ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Harmonisasi harus sesuai dengan amanah konstitusi yang telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan bermaksud mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan hakekat lingkungan hidup yang pada prinsipnya mencakup keterkaitan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.  
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859), memberikan paradigma baru sebagai dasar filosofis dan normatif pola pengaturan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
Secara filosofis, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengandung nilai-nilai luhur yang tinggi dan patut untuk dipedomani secara arif dalam kehidupan, karena dengan kedudukan nilai-nilai yang hakiki itu, dapat mempersatukan kehidupan bangsa Indonesia yang beradab dan mampu menghargai kebesaran yang kuasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara normatif memberikan perlindungan hukum dalam semua aspek yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya air termasuk dalam proses penegakan hukumnya, sehingga kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukumnya dapat diwujudkan dalam proses keberlakuan hukum.
Sesuai dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki pemerintahan daerah, maka disinilah bermuara konsep otonomi daerah yang bertujuan mewujudkan dan memberdayakan daerah agar tercapai kesejahteraan masyarakat.


C. Konsep pendayagunaan air berwawasan lingkungan di era otonomi daerah
Otonomi daerah,  menurut Pasal 1 butir 5 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), adalah ”hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”  Landasan yuridis kewenangan tersebut pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Hakekat urusan pemerintahan, menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737), yaitu terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahah yang harus dibagi bersama  antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
Dalam implementasinya, menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan.
Menurut Ni’matul Huda, dari segi ekonomi, makna otonomi berarti memberikan hak yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, sehingga peran  pemerintah daerah harus mampu melaksanakan otonomi tersebut secara konsisten, tidak sekehendak hati dan tidak sewenang-wenang,  untuk menuju tata hukum daerah yang berbasis kearifan lokal.  
Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah seperti ini mencerminkan kemauan politik (political will) pemerintah yang menyediakan ruang  bagi penghormatan dan pengakuan bagi keanekaragaman sosial dan budaya lokal (social and cultural plurality) yang mencerminkan kearifan lokal termasuk kemajemukan hukum lokal dan sistem hukum nasional.   
Dicontohkan tentang kewenangan pemerintahan daerah mengatur pengusahaan air tanah, tidak hanya mendasarkan pada aspek provit daerah semata, akan tetapi juga harus memperhatikan lingkungan dan tidak membahayakan kepentingan umum dengan menerapkan pengaturan perijinan dan pengawasan pengusahaan air tanah yang tepat.   Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dasar hukumnya Pasal 16 butir f Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :
”Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi mengatur, menetapkan dan memberi ijin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.”
Bilamana terjadi dampak yang merugikan masyarakat pasca pemberian ijin pengusahaan air tanah, maka kewenangan pemerintah daerah wajib diambil Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang menyatakan :
”Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sumber  daya air oleh pemerintah daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 wajib diambil oleh pemerintah diatasnya  dalam hal :
a.    pemerintah daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengelo-laan sumber daya air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau
b.    adanya sengketa antar provinsi atau antar kabupaten/kota.”

Oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam rangka  melakukan pengaturan pengusahaan air tanah, juga harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007, yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007, masuk dalam bidang C tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, sub bidang sumber daya air dimana pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan melakukan penetapan dan pemberian ijin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah. Hanya saja dalam sub-sub bidang butir 4 tentang pengawasan pengendalian, baik dalam ranah Pemerintah, Pemerintah  Daerah Provinsi  dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tidak menyebutkan tentang pengawasan pengelolaan air tanah, tetapi hanya pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai saja. Mengapa demikian ?
Terkait dengan pertanyaan yang demikian itu pada prinsipnya di era otonomi daerah yang berlangsung bersamaan dengan globalisasi, pendayagunaan air tidak boleh melepaskan dan meninggalkan asas-asas penting dalam pengelolaan sumber daya air ditegaskan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut :
”Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, asas keseim-bangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.”
Untuk memahami lebih luas mengenai asas-asas tersebut, penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 memberikan penjelasan asas-asas dimaksud sebagai berikut :
a.    Asas kelestaraian, mengandung  pengertian bahwa pendayagunaan sumber air  diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;
b.    Asas keseimbangan, mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsii lingkungan hidup dan fungsi ekonomi;
c.      Asas kemanfaatan umum, mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secaraefektif dan efisien;  
d.    Asas keterpaduan dan keserasian, mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujud-kan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;
e.    Asas keadilan, mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber da-ya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata;
f.       Asas kemandirian, mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat;   
g.    Asas transparansi dan akuntabilitas, mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan  dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa asas ini menjadi pijakan dalam pencapaian nilai kemanfaatan pengelolaan sumber daya air, yakni untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004) dan mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi (Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004).
Asas dan nilai kemanfaatan yang ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 menunjukkan adanya pemaknaan hukum, bahwa sumber daya air harus dilindungi dan dalam pengusahaannya dalam rangka komersialisasi air tanah, juga harus memperhatikan ketentuan hukumnya, terutama harus mengedepankan berlakunya Pasal 33 ayat (3) Undang Undang  Dasar Negara RI Tahun 1945.  Termasuk bagi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pengaturan, juga harus memperhatikan seluruh kepentingan yang terkait, seperti kepentingan adat, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara.   

D.  Penutup
Disimpulkan, bahwa dalam pengaturan pendayagunaan air berwawasan lingkungan di era otonomi daerah menuntut peran pemerintah harus lebih peka dan tanggap dalam menentukan dan mengatur regulasi hak guna air serta lebih selektif dalam memberikan ijin pada pengusahaan air khususnya tentang air tanah atau air bawah tanah. Keseimbangan dan keselarasan alam harus diperhatikan, sehingga pemberian ijin pengusahaan air tanah tersebut harus mengandung asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas, yang dilandasi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Sebagai saran, untuk mencegah terjadinya pelampauan eksploitasi air diperlukan adanya regulasi yang dapat mencegah ataupun membatasi penggunaan air tanah secara berlebihan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pranata hukum yang mengatur pemberian ijin pengusahaan dan pengelolaan air tanah guna mewujudkan kemanfaatan sumber daya air bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menjamin keberlanjutannya seperti yang diamanahkan oleh konstitusi.


DATAR PUSTAKA

Buku

I Nyoman Nurjaya, Perspektif Hukum dan Kebijakan, Jakarta : Prestasi Pustaka Publishier, 2009
I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum, Jakarta : Prestasi Pustaka Publishier, 2008
Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
Pantja Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah  di Indonesia, Bandung : Alumni, 2009
Siregar P. Raja dkk, Politik Air, Penguasaan asing melalui utang, Jakarta: Walhi-Kau, 2004
Tumar Sumihardjo, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengem- bangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah, Bandung : Fokusmedia, 2008

Undang Undang
UUDNRI Tahun 1945
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
UU Nomor 7   Tahun 2004 tentang sumber daya air
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah
Media masa
Kompas, 6 Nopember 2000



 

Fasilitas

Email Cetak PDF

Ruang Kelas

 

Unit & Pusat Kajian

Email Cetak PDF

Unit & Pusat Kajian

 

Kemahasiswaan

Email Cetak PDF

Kemahasiswaan

 
  • «
  •  Mulai 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Halaman 1 dari 2

Gallery Kampus

  • pembelajaran_1
  • Kuliah Tamu_3
  • pembelajaran_2
  • pembelajaran_3


*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.